Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia berpotensi untuk menaikkan tarif listrik nonsubsidi. Tanda-tanda kenaikan ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Pemerintah menjelaskan bahwa selama periode 2019-2022, realisasi subsidi listrik naik secara rata-rata sekitar 2,2 persen. Angka subsidi ini meningkat dari Rp52,66 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp56,24 triliun pada 2022.
Dalam proyeksi tahun 2023, diperkirakan bahwa subsidi listrik akan mencapai Rp70,88 triliun. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik yang mendapatkan subsidi, serta pembayaran subsidi yang kurang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
Faktor lain yang mempengaruhi realisasi subsidi listrik
Faktor lain yang mempengaruhi realisasi subsidi listrik adalah konsumsi listrik aktual serta perkembangan asumsi dasar ekonomi makro.
Namun, dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi energi ini, pemerintah menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kenaikan harga komoditas yang berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan subsidi energi.
Selain itu, validitas data penerima subsidi yang tepat masih belum akurat. Selanjutnya, kebutuhan anggaran juga meningkat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung energi baru terbarukan (EBT).
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis. Khususnya dalam hal subsidi listrik, pemerintah merencanakan penyesuaian tarif yang lebih tepat.
“Dalam menguatkan pelaksanaan subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA (R1), akan diterapkan kebijakan penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi, yang akan diselaraskan dengan kondisi perekonomian,” demikian bunyi Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2024 yang dikutip pada Rabu (16/8).
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp329,9 triliun untuk subsidi energi, termasuk subsidi listrik.
“Untuk subsidi energi pada tahun mendatang, kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp329,9 triliun, yang akan mencakup subsidi solar, LPG, dan juga listrik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait RAPBN dan Nota Keuangan 2024.
Sri Mulyani memberikan rincian bahwa dana subsidi tersebut termasuk untuk LPG dengan volume 8,03 juta MT, serta subsidi listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta subsidi tetap untuk solar sebesar Rp1.000 per liter.
