Di Jalan Labuan Bajo-Golomori di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), ada komodo yang berkeliaran. Video vulgar yang tersebar di jalanan menjadi viral di media sosial.
Seekor komodo berukuran sedang melata di tepi tebing yang dilindungi dari longsor (tebing geomat). Jalan raya ini menghubungkan Labuan Bajo ke KEK Golomori, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2023.
Komodo tampaknya berjalan menuju puncak tebing. Hewan itu berjalan di antara flora yang tumbuh di antara jaring geomat di tebing.
Kejadian ini membuat Kepala Desa Golomori Samaila angkat bicara. Menurut Samaila, lokasi komodo berkeliaran itu adalah di jalan yang memisahkan Dusun Soknar dan Dusun Lenteng, yakni di ruas jalan Labuan Bajo-Golomori.
Dia mengatakan, di sekitar kawasan itu memang terdapat habitat komodo. “Komodo memang ada di pesisir Golomori,” kata Samaila seperti dikutip dari Detik, Senin (7/8).
Kawasan pesisir Golomori tidak jauh dari Pulau Rinca, yang merupakan salah satu habitat komodo di Taman Nasional Komodo. Daerah itu dipisahkan oleh Selat Molo Mori, yang terkenal dengan arus yang deras.
Samaila juga membantah dengan anggapan bahwa komodo itu berasal dari Pulau Rinca. “Bukan dari Rinca, setahu kami komodonya memang asli Golomori. Sejak saya kecil bahkan diceritakan oleh orang tua memang komodonya memang ada dari dulu,” bebernya.
Namun, Samaila mengungkapkan komodo di Golomori tidak seagresif komodo di Taman Nasional Komodo. Sepanjang sejarah daerah itu, belum pernah ada komodo di Golomori yang menyerang manusia.
“Komodo yang di sekitar pasir Golomori tak seagresif komodo yg di Taman Nasional Komodo. Komodo di sini kalau lihat orang, komodonya lari. Tapi kami tetap waspada,” tuturnya.
Di sisi lain, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) NTT belum bisa memberikan penjelasan tentang keberadaan komodo yang berkeliaran di ruas jalan Labuan Bajo-Golomori tersebut. Staf BKSDA NTT Dewi Indriasari meminta menunggu penjelasan resmi dari Kepala BKSDA NTT Arief Mahmud.
“Kami masih menyiapkan laporan ke Menteri LHK terlebih dulu. Akan kami hubungi kembali jika sudah tuntas, ya,” ujar Dewi.
