Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur semakin dikebut oleh pemerintah, dan kini perusahaan-perusahaan swasta dapat segera memulai proyeknya di lahan ibu kota baru ini. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aset pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam bentuk sertifikat tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL).
Dengan diterbitkannya sertifikat ini, para pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan non-APBN, atau dalam kata lain perusahaan swasta, dapat segera memulai pembangunan di IKN. Hal ini dianggap sebagai kemajuan baru dalam percepatan pembangunan IKN, karena memungkinkan akselerasi pembangunan oleh sektor swasta yang dapat memanfaatkan lahan yang telah diperoleh.
Meskipun pembangunan IKN tengah dikebut, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satunya terkait masalah pertanahan, termasuk pemberian hak-hak pertanahan untuk warga transmigran yang telah menempati wilayah IKN selama puluhan tahun. Di dalam Rancangan Undang-Undang (UU) Perubahan IKN, terdapat perdebatan mengenai hak-hak pertanahan ini dan bagaimana pemerintah dapat memperkuat hak atas tanah bagi masyarakat.
Selain itu, Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus tidak memiliki aset pertanahan, yang secara aturan dimiliki oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Otorita IKN dalam mengelola dan menyediakan kekayaan untuk mendukung pembangunan wilayah tersebut. Revisi UU IKN diusulkan untuk mengatasi beberapa masalah ini dan mencapai cita-cita Kalimantan Timur sebagai gerbang baru Indonesia.
Sebagai bagian dari persiapan groundbreaking, tujuh perusahaan swasta Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Otorita IKN melalui Badan Usaha Milik Otorita. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk memulai pembangunan berbagai fasilitas seperti rumah sakit, hotel, sekolah, perkantoran, dan mal perbelanjaan di IKN. Investasi dari sektor swasta domestik ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan IKN Nusantara.
Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan dukungan dari sektor swasta domestik menunjukkan semangat dan komitmen dalam mewujudkan Ibu Kota Negara Nusantara. Dengan terus diperkuatnya kerja sama dan upaya bersama, diharapkan pembangunan IKN akan menjadi simbol kemajuan dan prestasi bagi Indonesia. Semua pihak yang terlibat berharap untuk melihat pembangunan IKN Nusantara menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
